Komisi VIII Beri Usulan untuk Keluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

JAWA TENGAH, Jatengpos.com – Komisi VIII DPR mengusulkan bahwsa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menyebutkan bahwa pembahasan dari RUU PKS ini dinilai sulit untuk dilakukan di saat seperti ini. Padahal RUU PKS ini merupakan RUU inisiatif dari DPR sendiri.

“Kami menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ini karena pembahasannya agak sulit,” sebut Marwan saat rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa (30/6/2020). Marwan juga menyampaikan bahwa Komisi VIII mengusulkan dan lebih mengutamakan pembahasan RUU mengenai Kesejahteraan Lanjut Usia untuk bisa dimasukan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020.

“Kami mengusulkan RUU mengenai Kesejahteraan Lanjut Usia. Ini karena RUU Penanggulangan Bencana kini sudah berjalan, ini seperti perkiraan teman-teman RUU mengenai Kesejahteraan Lanjut Usia yang mana kini masih bisa dikerjakan,” sebutnya.

Prolegnas Prioritas 2020 sendiri terdiri dari 50 RUU, yang mana di antaranya terdapat RUU Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan juga adanya empat RUU Omnibus Law.

Empat RUU Omnibus Law sendiri terdapat RUU Kefarmasian, RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, RUU Cipta Lapangan Kerja, dan RUU Ibu Kota Negara. Usulan lain juga datang dari Komisi IV yang mana mengusulkan untuk menunda pembahasan RUU Kehutanan dan RUU Perikanan.

Diketahui juga bahwa DPR akan membahas mengenai usulan tersebut dengan pemerintah di dalma rapat kerja yang akan digelar pada Kamis (2/7/2020), besok. Dijelaskan juga oleh Supratman bahwa sebelumnya terdapat evaluasi Prolegnas yang mana sesuai dengan UU No 15 Tahun 2019 yang membahas tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Dilihat dari UU PPP, Prolegnas ini bisa dievaluasi nantinya di akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan juga penetapan Prolegnas Prioritas tahunan. Menurut Supratman, perampingan dari daftar Prolegnas Prioritas ini bisa untuk meringankan beban DPR ketika akan menyelesaikan RUU hingga Oktober 2020 mendatang.

“Dengan menghadapi Covid-19 ini, kemungkinan belum selesai pembahasannya, maka disarankan untuk dikeluarkan dulu di Prolegnas periode 2020 dan nantinya dimasukan di Prolegnas bulan Oktober,” tuturnya.

“Ini agar kita tidak punya daftar panjang yang mana di komisi sendiri belum berlangsung,” sambung Supratman.

Sumber :

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/30/15161681/komisi-viii-usulkan-ruu-pks-dikeluarkan-dari-prolegnas-prioritas-2020?page=all#page2.

 

0 Reviews

Write a Review

AdminJP

Read Previous

Ahli Sebut Flu Babi Jenis Baru di China Miliki Potensi Jadi Pandemi

Read Next

Menyebarnya Pedagang Pasar Jakarta yang Positif Virus Corona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *