Penyesuain Pajak Baru yang Berlaku 1 Juli 2020

masih memerangi pandemic Covid-19, terdapat aturan baru yang perlu memungut uang rakyat yaitu pajak. Beberapa pajak baru mulai diberlakukan karena dinilai bisa menjadi sumber pemasukan menjanjikan bagi negara.

Terhitung mulai 1 Juli 2020, setidaknya terdapat beberapa perubahan contohnya saja pada iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pajak belanja online, dan juga pajak game.

Perubahan ini akan termasuk apda perubahan iuran pada BPJS Kesehatan yang akan berlaku mulai 1 Juli, baik pada kelas I dan juga kelas III mandiri. Pada iuran kelas I, perubahan ini hampir terjadi 100 persen. Pada April-Juni 2020, peserta kelas I hanya dikenai biaya sebesar Rp 80.000. Lalu kelas II sebelumnya hanya terkena Rp 51.000. Lalu perubahan penyesuaian BPJS bagi peserta mandiri atau yang dikenal dengan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) per Juli-Desember 2020 berdasarkan Perpres Nomor 64 tahun 2020:

Kelas 1 Rp 150.000; Kelas 2 Rp 100.000; Kelas 3 Rp 25.500 (Rp 42.000 dikurangi dengan subsidi pemerintah Rp 16.500)

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan bahwa kelas 3 tetap perlu membayar iuran sebesar Rp 25.500 karena pemerintah sudah memberikan subsidi dengan besaran Rp 16.500.

“Ini karena 16.500 sudah dibayarkan oleh pemerintah dalam bentuk bantuan iuran, ini sama dengan kepesertaan aktif,” sebutnya dilansir dari Kompas.com, Rabu (13/5/2020).

Selain BPJS kesehatan, pajak juga diberlakukan untuk belanja online. Konsumen yang melakukan aktivitas pembelian barang atau jasa secara digital perlu untuk membayar pajak konsumen sebesar 10 persen dari harga beli. Ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Kemenkeu menjelaskan terdapat 7 bentuk dan nilai transaksi barang digital yang akan terkena pajak seperti aplikasi atau sistem perangkat lunak, game musik dan video, penjualan film, perangkan lunak telepon genggam, perangkat lunak khusus, hak siaran atau layanan tv berlangganan, hingga penerimaan dari media sosial dan layanan over the top (OTT).

Selain itu, hal lain yang akan terkena pajak adalah Pajak Game. Terhitung dari 1 Juli 2020, pemerintah akan memberlakukan secara resmi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari pembelian aplikasi maupun game online yang berasal dari luar negeri. Kebijakan ini sudah termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020, yang mana sudah diresmikan sejak Jumat (15/5/2020) lalu.

Direktoral Jenderal (Ditjen) pajak, menilai bahwa penerapan PPN pada pembelian produk digital ini diharapkan bisa membantu menanggulangi dampak dari ekonomi akibat wabah global Covid-19.

 

Sumber :

https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/01/103231465/tak-hanya-bpjs-yang-naik-ini-pajak-yang-mulai-berlaku-1-juli?page=all#page2

 

0 Reviews

Write a Review

AdminJP

Read Previous

Kebijakan Baru Anies di Masa PSBB Transisi Fase Dua

Read Next

Satu Keluarga ditipu Tukang Sayur Akibat Konsumsi Sabzi Ganja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *